Anggaran Perkim Banten Dipangkas Rp120 Miliar, Pembangunan Jalan Lingkungan Terimbas

Ringkasan Cepat

• Anggaran DPRKP Banten 2026 turun sekitar Rp120 miliar.
• Total anggaran menyusut dari Rp520 miliar menjadi sekitar Rp400 miliar.
• Alokasi jalan lingkungan kini sekitar Rp200 miliar.
• Prioritas tetap pada kawasan kumuh dan kantong kemiskinan.
• Tujuh lokasi di Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Serang masuk rencana perbaikan.

Berita Utama

SeBANTEN - SERANG – Anggaran pembangunan kawasan permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP/Perkim) Provinsi Banten pada 2026 dipangkas sekitar Rp120 miliar. Pemangkasan ini berdampak langsung pada sejumlah program fisik, termasuk pembangunan jalan lingkungan.

Kepala DPRKP/Perkim Provinsi Banten Rachmat Rogianto membenarkan adanya penurunan tersebut. Total anggaran yang sebelumnya Rp520 miliar kini tersisa sekitar Rp400 miliaran.

“Ya, ada pengurangan (kurang lebih) Rp100 miliar, (tahun) kemarin (anggaran) kita Rp520 miliar sekarang hanya Rp400 miliaran,” kata pria yang akrab disapa Omi itu, Kamis (26/2/2026).

Menurut Omi, penyusutan anggaran terjadi akibat kebijakan pengurangan belanja pembangunan. Artinya, ruang gerak program fisik tahun ini harus lebih selektif.

“Anggarannya memang kurang kita. Anggaran pembangunan kan memang berkurang sekarang ada pengurangan,” kata dia.

Khusus untuk pembangunan jalan lingkungan, alokasinya kini hanya sekitar Rp200 miliar. Padahal pada 2025 lalu, pembangunan jalan mencapai sepanjang 407 kilometer.

Tahun ini, prosesnya masih dalam tahap survei sebelum diputuskan lokasi final. Pemerintah provinsi akan merekonsiliasi hasilnya dengan kabupaten dan kota.

“Kalau tahun ini sekarang masih disurvey dulu kan ada tahapannya setelah survey kita rekonsiliasi dengan kabupaten kota nanti setelah sepakat dengan kabupaten kota mana aja yang bisa diselesaikan oleh kita baru kita hitung,” ucapnya.

Meski anggaran menyusut, Perkim tetap menetapkan prioritas. Ada tiga kriteria utama, yakni kawasan kumuh, peningkatan kualitas permukiman, dan wilayah yang masuk kategori kantong kemiskinan.

Pada 2026, penanganan kawasan kumuh direncanakan di tujuh lokasi yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Serang. Dari ketiganya, Lebak disebut menjadi wilayah terbanyak.

“Paling banyak di Lebak,” ujarnya.

Soal peluang tambahan anggaran, Omi belum bisa memastikan. Semua bergantung pada kondisi keuangan daerah.

“Ya mudah-mudahan bisa ditambahkan tergantung keadaan,” ujarnya.

Dengan anggaran yang lebih ramping, prioritas menjadi kata kunci. Pembangunan tetap berjalan, meski kini harus lebih hemat dan penuh perhitungan.