BPS Catat Rata-rata Lama Sekolah di Banten Naik, Program Sekolah Gratis Jangkau 60.705 Siswa

Peningkatan rata-rata lama sekolah tersebut beriringan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten. Pada tahun 2025, IPM Banten tercatat sebesar 77,25 poin, meningkat dari 76,35 poin pada tahun sebelumnya.

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan indikator pendidikan tersebut adalah perluasan Program Sekolah Gratis bagi sekolah swasta yang mulai dijalankan sejak 2025.

Pada tahun pertama pelaksanaannya, program tersebut menjangkau sekitar 801 sekolah swasta tingkat SMA, SMK dan SKh dengan jumlah sasaran penerima manfaat mencapai 60.705 siswa.

Memasuki tahun kedua, Program Sekolah Gratis tidak hanya diberikan kepada siswa kelas X, tetapi juga diperluas untuk siswa kelas XI dengan jumlah kuota yang sama.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga akan menggratiskan sekolah Madrasah Aliyah (MA) pada tahun ajaran 2026-2027 untuk seluruh kelas dengan total penerima manfaat mencapai 10.000 siswa.

Kepala SMA PGRI 56 Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Buyung Tarmidzi mengatakan jumlah siswa yang mendaftar di sekolahnya meningkat setelah adanya Program Sekolah Gratis.

"Sebelum adanya program itu, jumlah siswa yang mendaftar di sini lebih sedikit, di angka 60 siswa. Namun, setelah adanya Program Sekolah Gratis tahun lalu, jumlahnya meningkat menjadi 90 siswa untuk kelas X. Total siswa kami saat ini mencapai 146 orang," kata Buyung Tarmidzi.

Menurut Buyung Tarmidzi, tambahan siswa tersebut merupakan limpahan calon peserta didik yang tidak tertampung di SMAN 1 dan SMAN 5 Ciputat.

Buyung Tarmidzi optimistis pengembangan Program Sekolah Gratis yang kini menyasar kelas XI akan memotivasi tenaga pendidik untuk meningkatkan profesionalisme mengajar.

"Sehingga kualitas sekolah swasta ke depan akan setara dengan sekolah negeri," ujarnya.

Zikri (17), siswa kelas X penerima manfaat Program Sekolah Gratis mengaku kebijakan tersebut membantu meringankan beban biaya pendidikan keluarganya.

"Biaya sekolah itu merupakan pengeluaran rutin setiap bulan yang cukup besar bagi kami. Apalagi pekerjaan ibu hanya sebagai penjual ayam potong dan ayah sebagai satpam," katanya.

Zikri mengatakan orang tuanya memilih mengikuti Program Sekolah Gratis agar pengeluaran pendidikan dapat berkurang.

"Ya senang, terus kayak enggak ngeluh mulu bayaran terus-terusan," kata dia.

Hal serupa disampaikan Kalita (17), siswa kelas X Jurusan Perkantoran Yayasan Pendidikan (YP) SMKS 17 Kota Cilegon.

“Semula yang terpikir itu kalau sekolah di swasta saya harus membayar ini dan itu, belum lagi ada SPP setiap bulannya yang harus dibayar. Berat, dengan kondisi perekonomian orang tua yang hanya pas-pasan. Biaya sekolah di SMK swasta itu akan menjadi beban yang berkelanjutan selama tiga tahun. Alhamdulillah ternyata ada program sekolah gratis dari Bapak Gubernur untuk SMK swasta,” katanya.

Sementara itu, Syeril (16), siswa kelas X Jurusan Pemasaran memilih bersekolah di sekolah swasta karena adanya Program Sekolah Gratis.

“Toh sama-sama gratis. Kalaupun bicara kualitas lulusan, saya rasa dari swasta juga banyak yang bagus dan berhasil. Tinggal bagaimana kita tekun belajar saja,” katanya.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan Program Sekolah Gratis membuat sekolah swasta tidak lagi mengalami kendala terkait kuota siswa dan biaya iuran.

Menurut Andra Soni, sekolah yang telah bekerja sama juga memperoleh kepastian pembiayaan dari Pemprov Banten. Bertambahnya jumlah siswa juga akan meningkatkan jumlah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima sekolah.

"Termasuk juga untuk meningkatkan kesejahteraan para gurunya," kata Andra Soni.

Andra Soni menegaskan Program Sekolah Gratis merupakan upaya Pemprov Banten dalam memberikan layanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat.

"Program Sekolah Gratis ini hadir untuk memberikan pelayanan dasar pendidikan yang berkeadilan dan merata bagi masyarakat Banten," ujarnya.

Menurut Andra Soni, tidak seluruh siswa mendapatkan fasilitas sekolah gratis. Bagi orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi, pembiayaan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab keluarga.

"Ini bentuk gotong royong. Pemerintah mengurusi anak-anak yang berlatar belakang keluarga tidak mampu, agar tercapai pemerataan akses pendidikan," ujarnya.

Andra Soni menilai meningkatnya rata-rata lama sekolah akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.

"Itu hanya bisa dilakukan melalui dunia pendidikan," katanya menegaskan. (ADV)

Penulis: Roy